Sabtu, 04 Januari 2014

Perseteruan Penetapan APBD Sumbar 2014

Syafrimet Azis
Direktur Eksekutif JEMARI Sakato Sumbar
 Padang Ekspres • Senin, 16/12/2013 10:44 WIB • 273 klik

Penggalan di atas barangkali bisa menggambarkan apa yang saat ini dialami oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sedang gonjang ganjing untuk penetapan APBD 2014. Pihak yang selama ini menjadi aktor penting  penetapan APBD yakni eksekutif yang dalam “kasus” ini direpresentasikan oleh Sekretaris Provinsi berhadapan dengan legislatif/DPRD yang secara langsung dipimpin oleh ketua DPRD. Setidaknya perang argumentasi dan penyampai alasan belum diputuskannya APBD 2014 secara terbuka diwakili oleh kedua tokoh tersebut.

Publik ranah Minang disuguhkan sebuah drama dengan dibungkus tema “memperjuangkan nasib masyarakat” melalui suatu anggaran yang akhir-akhir ini fasih disebutkan oleh lidah masyarakat saat ini yaitu Dana Bantuan Sosial (Bansos). Yang menariknya drama perseteruan ini ditampilkan semakin terbuka justru di saat-saat penetapan APBD sudah harus ditetapkan bahkan masih berlanjut sampai sekarang melewati masa tersebut yakni tanggal 30 November.


Persoalan ini menjadi menarik bukan karena soal perseteruan abadi ini, tetapi justru berkaitan dengan isu “timing”. Semua kita tahu bahwa APBD 2014 ini akan diimplementasikan di tahun yang sering disebut sebagai tahun politik. Sebuah agenda besar(baca: Pemilu) yang menyangkut masa depan bangsa (juga masa depan beberapa gelintir elit) akan dihelat, dan tentunya akan banyak menguras energi bangsa ini baik dari sisi sosial, budaya, financial dan lain-lain. Pemilu bagi sebagian komponen merupakan sarana penting untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Berbeda dengan masyarakat banyak, yang jika ditanya secara terbuka sebagian besar akan mengatakan bahwa ada atau tidak ada Pemilu tidak akan secara signifikan berpengaruh terhadap kehidupannya.

Perbedaan pendapat berkaitan dengan dana Bansos  yang menjadi sumber pertengkaran eksekutif dan legislatif ini menjadi menarik untuk dikaji. Kenapa tidak, karena jika berkaca dari kasus penggunaan dana Bansos 2012 yang dikenal dengan kasus dana safari dakwah salah satu partai politik (yang akhirnya direvisi, karena katanya belum jadi terpakai) yang ternyata tidak berimbas pada proses pembahasan APBD 2013 yang lalu. Semuanya berjalan lancar seolah tidak ada persoalan besar yang terjadi sebelumnya, meskipun kalangan masyarakat sipil sempat turun ke jalan untuk mempertanyakan. APBD 2013 pun ditetapkan tanpa ada gonjang ganjing yang berarti.

Maka wajar jika kondisi yang saat ini terjadi terkait penetapan APBD Sumbar 2014 menarik perhatian banyak kalangan. Masyarakat awam saja pasti akan mengatakan bahwa keterlambatan penetapan ini sangat terkait dengan isu kepentingan Pemilu 2014. Seperti sama kita ketahui bahwa keterlambatan penetapan ini akibat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemprov Sumbar yang dipimpin oleh Sekretaris Provinsi belum menyerahkan rincian laporan penerima dana hibah dan bansos 2014 ke Banggar DPRD. Dan TAPD bersikukuh meminta agar plafon anggaran hibah bansos disahkan saja oleh DPRD (versi legislatif melalui ketua DPRD Yulteknil). Sementara versi TAPD melalui Sekprov menyatakan bahwa proposal yang masuk dari masyarakat ke Gubernur untuk mendapatkan dana Hibah Bansos sudah diverifikasi faktual. Tapi proposal Bansos yang dari DPRD belum disampaikan ke Pemprov. Sehingga TAPD tidak bisa melakukan verifikasi terhadap proposal yang dari DPRD tersebut (Padek Senin, 09/12/2013 -Pembahasan APBD 2014 Mandek DPRD Bersikukuh Bertahan).

Jika kita mengkonfrontir pernyataan kedua kubu dengan aturan dalam pengelolaan APBD, sepertinya tidak ada yang salah. Wajar jika DPRD menuntut data calon penerima dana tersebut dengan konsep by name by address seperti yang diamanatkan dalam Permendagri 32/2011 dan perubahannya pada Permendagri 39/2012. Namun eksekutif juga berhak menuntut DPRD pun harus melakukan hal yang sama, karena aturan tersebut berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Tetapi kedua pihak bertahan dengan argumentasi yang sama juga. Dan yang menjadi ironi, anggota Fraksi Demokrat (M Nurnas) dengan yakin memprediksi bahwa pembahasan APBD 2014 tidak akan tuntas tahun ini, dengan alasan TAPD terkesan mengabaikan DPRD. 

Nah, pertanyaannya apakah hanya karena kendala Hibah bansos ini harus mengorbankan kepentingan yang lebih besar yaitu masyarakat? Masih banyak hajat hidup penduduk Sumbar yang saat ini ditumpangkan dalam RAPBD Sumbar 2014. Dan itu tidak hanya berada di mata anggaran hibah dan bansos.  Program penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, program kesehatan, pendidikan dan ribuan mata anggaran yang jika dijumlah angkanya dalam hitungan triliun. Bagaimana dengan nasib masyarakat petani yang akan dientaskan melalui program-program pertanian?  Sepertinya ini sudah keluar dari akal sehat hanya untuk sebuah kepentingan yang bernama Pemilu. Meskipun para elite ini tetap dengan keyakinan menyatakan bahwa keterlambatan ini tidak ada kaitannya dengan tahun politik. Maka wajar jika akhirnya banyak pihak mulai angkat bicara. Bahkan terakhir, Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMSS) siap juga mengancam akan turun ke jalan jika kondisi ini terus berlarut-larut.

Apa yang bisa dilakukan sekarang untuk memperbaiki keadaan ini? Mungkin diperlukan pihak ketiga untuk menjembatani agar kedua pihak mau melunak. Dan sinyalemen tersebut sudah mulai datang kalangan sipil. Audiensi dengan kedua pihak dibutuhkan untuk mendapatkan informasi sebenarnya. Kemudian bertemu bersama dalam forum informal dan santai mungkin dibutuhkan untuk mencairkan suasana dan mencari jalan terbaik. Penulis yakin, masyarakat sipil maupun kalangan LSM siap untuk memfasilitasi. Tinggal kemauan dari pihak yang bertikai. Jika tidak, maka wajar ancaman turun ke jalan disuarakan oleh civil society.

Yang pasti, ancaman pemotongan DAU sudah di depan mata. Dan sekali lagi yang menjadi korban adalah masyarakat. Mengingat kondisi ini, sambil terus memikirkan apa yang harus ditulis, penulis masih sempat berandai-andai. Ah, seandainya pemotongan DAU itu diarahkan kepada para pelayan masyarakat (eksekutif) dan wakil masyarakat (legislatif), tentunya masyarakat akan sangat tertolong. Seandainya aturan mengharuskan pemotongan tersebut pada pengurangan porsi Belanja Tidak Langsung (gaji Gubernur dan perangkatnya serta seluruh anggota DPRD) maka program pembangunan yang menjadi hak masyarakat  tidak akan terganggu dan akan tetap dapat dinikmati. Karena rasanya sangat wajar, jika sebuah keterlambatan yang disebabkan oleh para pelaksana, maka konsekuensinya adalah hak mereka yang di­potong. Tapi sayang, aturannya belum sampai ke situ. Maka tidak ada kata lain, eksekutif dan legislatif harus disadarkan. Atau haruskah semua ini diselesaikan di jalan?  (*)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar