Minggu, 29 Desember 2013

DIURUS SAYANG DAERAHKU MALANG


Ditenggarai masyarakat Sumatera Barat tak dapat menikmati anggaran provinsi Sumatera Barat per Januari 2014.
Tarik ulur yang kuat tentang bansos dan hibah yang tidak dapat di relaisasikan pada tahun anggaran 2012, 2013 dan serapan aspirasi yang menjadi rekomendasi hasil reses anggota DPRD Sumbar masa sidang 2013 tidak tertampung di Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perhitungan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2014.
Terlepas dari benar dan salah antara isu bahwa SKPD yang mempersulit masyarakat untuk dapat bantuan atau rekomendasi anggota dprd yang dicurigai tidak selektif.  Maka yang pasti permasalahannya ada di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dan yang menderita akibat keterlambatan  pengesahan anggaran tahun 2014 adalah rakyat Sumatera Barat.
Salah satu jalan keluar yang dapat di tempuh apabila keterlambatan penetapan anggaran 2014 oleh DPRD adalah dengan menerbitkan pergub dengan memakai dana 1/12 dari anggaran tahun sebelumnya. Terbitnya pergub akan dapat mejadi jalan keluar untuk anggaran berjalan bulan Januari 2014 nemun ini sangat riskan untuk dapat menyentuh kepentingan langsung masyarakat, karena darurat orang miskin, anak terlantar, murid penerima beasiswa dan Organisasi serta lembaga penerima hibah dan bansos tidak akan menjadi darurat administrasi daerah. Terlambatnya Penetapan Anggaran 2014 oleh DPRD Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat per Januari 2014 hanya akan memikirkan nasib perkantoran dan lembaga pemerintahan.
Jadi genaplah Nasib Rakyat Sumbar dari tahun 2012 s.d 2014 tidak dapat perhatian yang sepantasnya oleh Pemerintah. Maka sepatutnya penghargaan yang tumpang tindih didapatkan oleh pemimpin daerah ini dapat digadaikan atau dijual untuk dapat menanggulangi persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar