Selasa, 14 Januari 2014

Bung Hatta

Sabtu, 04 Januari 2014

Perseteruan Penetapan APBD Sumbar 2014

Syafrimet Azis
Direktur Eksekutif JEMARI Sakato Sumbar
 Padang Ekspres • Senin, 16/12/2013 10:44 WIB • 273 klik

Penggalan di atas barangkali bisa menggambarkan apa yang saat ini dialami oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sedang gonjang ganjing untuk penetapan APBD 2014. Pihak yang selama ini menjadi aktor penting  penetapan APBD yakni eksekutif yang dalam “kasus” ini direpresentasikan oleh Sekretaris Provinsi berhadapan dengan legislatif/DPRD yang secara langsung dipimpin oleh ketua DPRD. Setidaknya perang argumentasi dan penyampai alasan belum diputuskannya APBD 2014 secara terbuka diwakili oleh kedua tokoh tersebut.

Publik ranah Minang disuguhkan sebuah drama dengan dibungkus tema “memperjuangkan nasib masyarakat” melalui suatu anggaran yang akhir-akhir ini fasih disebutkan oleh lidah masyarakat saat ini yaitu Dana Bantuan Sosial (Bansos). Yang menariknya drama perseteruan ini ditampilkan semakin terbuka justru di saat-saat penetapan APBD sudah harus ditetapkan bahkan masih berlanjut sampai sekarang melewati masa tersebut yakni tanggal 30 November.

Senin, 30 Desember 2013

Tahun 2014 Masyarakat Sumbar, Terancam Tidak Mendapat Bea Siswa

Written By Zainal Filiang on Sabtu, 28 Desember 2013 | 21.56


Padang -Ditenggarai masyarakat Sumatera Barat tak dapat menikmati anggaran provinsi Sumatera Barat per Januari 2014.Karena tarik ulur yang kuat tentang bansos dan hibah yang tidak dapat di relaisasikan pada tahun anggaran 2012, 2013.

“Serapan aspirasi yang menjadi rekomendasi hasil reses anggota DPRD Sumbar masa sidang 2013 tidak tertampung di Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perhitungan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2014. Diperkirakan tahun 2014 ini masyarakat Sumbar tidak akan mendapat bantuan dari Pemerintah Sumbar. Demikian dikatakan Anggota DPRD Sumatera Barat Zaldi Heriwan kepada  Minang News, Sabtu (28/12/213) .

Dikatakannya, Terlepas dari benar dan salah antara isu bahwa SKPD yang mempersulit masyarakat untuk dapat bantuan atau rekomendasi anggota dprd yang dicurigai tidak selektif.  “Maka yang pasti permasalahannya ada di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dan yang menderita akibat keterlambatan  pengesahan anggaran tahun 2014 adalah rakyat Sumatera Barat.” Ujarnya Zaldi.

Menurut Anggota Dewan dari Partai Bulan Bintang (PBB)  ini, Salahsatu jalan keluar yang dapat di tempuh apabila keterlambatan penetapan anggaran 2014 oleh DPRD adalah dengan menerbitkan pergub dengan memakai dana 1/12 dari anggaran tahun sebelumnya. Terbitnya pergub akan dapat mejadi jalan keluar untuk anggaran berjalan bulan Januari 2014 nemun ini sangat riskan untuk dapat menyentuh kepentingan langsung masyarakat, karena darurat orang miskin, anak terlantar, murid penerima beasiswa dan Organisasi serta lembaga penerima hibah dan bansos tidak akan menjadi darurat administrasi daerah.

Terlambatnya Penetapan Anggaran 2014 oleh DPRD Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat per Januari 2014, tambah Caleg  hanya akan memikirkan nasib perkantoran dan lembaga pemerintahan.

“Jadi genaplah Nasib Rakyat Sumbar dari tahun 2012 s.d 2014 tidak dapat perhatian yang sepantasnya oleh Pemerintah. Maka sepatutnya penghargaan yang tumpang tindih didapatkan oleh
pemimpin daerah ini dapat digadaikan atau dijual untuk dapat menanggulangi persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.” Ungkap Zaldi.(tan mudo)


with web: http://www.minang-saiyo.com

Minggu, 29 Desember 2013

DIURUS SAYANG DAERAHKU MALANG


Ditenggarai masyarakat Sumatera Barat tak dapat menikmati anggaran provinsi Sumatera Barat per Januari 2014.
Tarik ulur yang kuat tentang bansos dan hibah yang tidak dapat di relaisasikan pada tahun anggaran 2012, 2013 dan serapan aspirasi yang menjadi rekomendasi hasil reses anggota DPRD Sumbar masa sidang 2013 tidak tertampung di Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perhitungan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2014.
Terlepas dari benar dan salah antara isu bahwa SKPD yang mempersulit masyarakat untuk dapat bantuan atau rekomendasi anggota dprd yang dicurigai tidak selektif.  Maka yang pasti permasalahannya ada di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dan yang menderita akibat keterlambatan  pengesahan anggaran tahun 2014 adalah rakyat Sumatera Barat.
Salah satu jalan keluar yang dapat di tempuh apabila keterlambatan penetapan anggaran 2014 oleh DPRD adalah dengan menerbitkan pergub dengan memakai dana 1/12 dari anggaran tahun sebelumnya. Terbitnya pergub akan dapat mejadi jalan keluar untuk anggaran berjalan bulan Januari 2014 nemun ini sangat riskan untuk dapat menyentuh kepentingan langsung masyarakat, karena darurat orang miskin, anak terlantar, murid penerima beasiswa dan Organisasi serta lembaga penerima hibah dan bansos tidak akan menjadi darurat administrasi daerah. Terlambatnya Penetapan Anggaran 2014 oleh DPRD Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat per Januari 2014 hanya akan memikirkan nasib perkantoran dan lembaga pemerintahan.
Jadi genaplah Nasib Rakyat Sumbar dari tahun 2012 s.d 2014 tidak dapat perhatian yang sepantasnya oleh Pemerintah. Maka sepatutnya penghargaan yang tumpang tindih didapatkan oleh pemimpin daerah ini dapat digadaikan atau dijual untuk dapat menanggulangi persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.